Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Majalah Prosekutor Online

Ditahan Karena Selundupkan Pil Koplo Dalam Tahanan

SEMARANG - Dua pengunjung tahanan Pengadilan Negeri (PN) Semarang diamankan oleh tim gabungan pengawal tahanan dari Subnit Satwa Satuan Sabhara Polrestabes Semarang dan Kejari Kota Semarang. Pengunjung tersebut adalah Ardik Agus Nugroho (32) dan Sandi Suwardi (25), keduanya diamankan karena kedapatan mendistribusikan 14 butir narkotika jenis Pil Dextromerthopan (dextro), yang akan diberikan ke tahanan narkotika bernama Satriyo, pada Selasa (15/8).

Petugas Satwa Polrestabes Semarang, Bripka Edy Kusno menjelaskan, kronologi kejadiannya terjadi sekitar pukul 13.00, saat itu Ardik dan Sandi akan memberikan makanan dan minuman kepada Satriyo. Seharusnya saat memberikan barang harus diperiksa petugas, namun Ardik hanya memberikan melalui jeruji besi tahanan, setelah kedapatan tidak melalui petugas, barang itu langsung diperiksa petugas dan ternyata ditemukan dalam bungkusan yang ada dalam rokok Gudang Garam ada 10 pil dextro .

Pertandingan Reuni PB Rejomulyo

SEMARANG - ​Setelah hampir empat dekade tak bertemu​,​ akhirnya para pebulu tangkis yang pernah ter​​abung dalam klub Badminton PB Rejomulyo​ mengadakan reuni bertempat di lapangan badminton Bangkong (12/7) lalu. Hadir sekitar 80 orang peserta​ dan banyak di antaranya yang membawa pula keluarga.

Mengambil tema ‘Kembali Bertemu, Berburu Wajah Baru dan Mengenang Masa Lalu‘​, nampak keakraban dan kebahagiaan dari para peserta reuni. Redi Nusantara​, Ketua ​Panitia mengatakan bahwa para anggota PB Rejomulyo kini adalah sebuah keluarga besar. Awal mula dari acara ini ​berangkat dari grup W​hats ​A​pps (WA)​ yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk melepas kangen mengenang masa kecil.

Salah satu alumni adalah Hanafi yang bekerja di Bank Jateng. Dia menjelaskan bahwa dirinya bisa diterima di Bank BPD Jateng (nama dulu ​sebelum menjadi Bank Jateng​) karena andil dari pelatih​ Tan Kcok Tjoen (Dhemar Nusantara). Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para coach karena ketelatenan mereka​ ​PB Rejomulyo berhasil menelorkan pebulutangkis-pebulutangkis handal​ di tingkat regional, nasional maupun dunia​.

Jamintel: TP4 Akan Berikan Sosialisasi Penyerapan Kepada 75.000 Desa

JAKARTA –Jaksa Agung Muda  Inteljen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Dr Adi Toegarisman di dampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) M.Rum dan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Media Massa Welly, menegaskan, tertangkapnya Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pamekasan, Kajari, Inspektorat dan Kepala Desa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi, apabila Kepala Daerah (Bupati) melayangkan surat permohonan ke Kejaksaan untuk meminta Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) terkait pengunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan membangun didaerah tersebut.

“Kalau saja mereka melibatkan TP4, hal ini tidak akan terjadi,”tegasnya. Namun, Adi menegaskan hal tersebut tidak ada kaitan. Lantaran pemkab Pamekasan tidak melibatkan TP4,” kata JAM Intel Dr. Adi Toegarisman saat memberikan keterangan pressnya di Puspenkum Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (09/08).

Untuk itu, Jamintel meminta supaya media dan semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan OTT Pamekasan terhadap keberadaan TP4.sebab lanjut dia,Dana Desa bukan proyek yang di kawal TP4.

Bidang Datun Kejaksaan Siap Jadi Katalisator Pembangunan

JAKARTA - Tepat sepuluh hari jelang hari kemerdekaan, Kejaksaan Agung melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperpanjang nota kesepakatan kerja sama. Nota kesepakatan tersebut merupakan  bentuk komitmen Korps Adhyaksa mendukung pembangunan nasional.

"Permasalahan hukum Perdata dan TUN kerap menjadi batu sandungan yang memperlambat pembangunan. Untuk itu Jaksa Pengacara Negara dengan fungsi pertimbangan hukum yang dimilikinya hadir sebagai katalisator," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi di Kejaksaan Agung, Jakarta (7/8).

Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan hukum guna mempercepat pembangunan nasional. Dalam Ortaker Kejaksaan disebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan fungsi yang dimiliki Bidang Datun.

Siapkan Jaksa Profesional, Badiklat Gelar Simulasi Persidangan

JAKARTA - Untuk mempersiapkan tenaga Jaksa fungsional yang memiliki  Integritas Kepribadian dan disiplin serta kemampuan dan ketrampilan dalam menangani perkara pidana dari tahap Penyelidikan sampai eksekusi, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU)dan sekaligus penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Sebagai jawabannya Badan Diklat Kejaksaan RI selaku Penyelenggara Pembentukan Jaksa menggelar Latihan Persidangan (Simulasi Persidangan) yang di ikuti oleh seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) angktan 74 gelombang I kelas I hingga Kelas VIII tahun 2017 sebanyak 318 peserta.

Kegiatan ini merupakan salah satu Praktikum PPPJ untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran selama mengikuti Diklat Pembentukan Jaksa. Simulasi Persidangan ini digelar di Ruang Simulasi Sidang yang berada di Gedung Satya (eks Litbang) dan Gedung Timbangan (eks Dahlia) Badan Diklat Kejaksaan, Senin (7/8).

Terkait OTT Kajari Pamekasan, Kejagung: Hormati KPK

JAKARTA – Kejaksaan Agung tetap menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait OTT pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur. “Prinsipnya, kami tetap konsisten terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Siapa pun yang bersalah, ya harus diproses selama ada bukti-buktinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum dalam jumpa Pers terkait kasus OTT Kajari Pamekasan, Kamis (3/7), di Jakarta.

Meski begitu, lanjut Rum, Kejaksaan Agung akan terus berkoordinasi dengan pihak KPK terkait adanya pejabat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur yang tertangkap OTT tersebut. “Sebagaimana sudah sering di sampaikan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab atau resiko akibat ulah perbuatan oknum tersebut dan itu adalah perbuatan RI ( Rudi Indra ) jika bukti dan faktanya jelas siapapun dia maka harus di lakukan proses hokum,” ungkapnya.

Halaman 7 dari 98

Edisi 31

cover26

Edisi 30

Edisi 28

Edisi 29

cover29