Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Majalah Prosekutor Online

PJI Tolak 'Satu Atap' Di Bawah Komando Densus Tipikor

JAKARTA - Pembentukan Densus Antikorupsi kurang tepat. Seharusnya, yang dilakukan adalah memperkuat Direktorat Tipikor Polri dan Satgasus P3TPK Kejaksaan serta Tim Saber Pungli dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup. Hal ini diungkapkan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Reda Manthovani.

"Cukup dengan memperkuat Direktorat Tipikor Polri dan Satgasus P3TPK Kejaksaan RI serta Tim Saber Pungli dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup," kata Reda.

Dia menjelaskan, berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dikatakan bahwa penempatan jaksa/penuntut umum di bawah Densus Tipikor yang secara struktural di bawah Polri merupakan suatu tindakan yang melanggar undang-undang.

Komisi Yudisial Tidak Bisa Campuri Independensi Hakim

SEMARANG - Permasalahan peradilan baik dari tingkah laku hakim, putusan pengadilan dan serba serbi di lembaga peradilan diketahui cukup tinggi di tahun 2017 ini mencapai 1473 laporan dan tembusan yang diterima Komisi Yudisial (RI) Republik Indonesia (RI).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim KY RI, Kemas Abdul Roni di acara Lokakarya tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pemahaman perilaku hakim (KEPPH), di Hotel Santika Semarang, Rabu (18/10) kemarin.

Dari data yang disebutkan pada 2017 untuk laporan dan tembusan, Januari 297, Februari 234, Maret 238, April 205, Mei 294, Juni 205.

Penyerahan Tanda Tangan Masyarakat sebagai Dukungan terhadap Penguatan Fungsi KY

Gaya Hidup Hedonisme Penyebab Maraknya OTT

SEMARANG - Gaya hidup hedonisme dan high cost memicu berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum. Ironisnya, tak hanya masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran, penegak hukum pun banyak yang terlibat pelanggaran hukum.

Maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap penegak hukum, khususnya hakim atau panitera, bisa saja hanya fenomena gunung es. Menurut Dr H Sumartoyo, SH, MHum, gaya hidup hedon menjadi penyebab terbanyak hakim terjerat kasus suap menyuap.

Pelantikan Pejabat Baru Badiklat Kejaksaan RI

JAKARTA - Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Elvis Johny melantik Pejabat Eselon III di lingkungan Badan Diklat Kejaksaan, Jakarta, Kamis (19/10) di gedung Wira.

Pejabat baru yang di lantik adalah Subekhan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara pada Pusat Diklat Teknis dan Fungsional (Pusdiklat DTF) menggantikan Pejabat lama Asnawi yang dipromosikan menjadi Asisten Perdata dan tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

IAD Wilayah NTT Gelar Baksos IVA Test dan Sadanis

KUPANG - IAD wilayah NTT, IAD daerah Kabupaten Kupang, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Sumba Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyelenggarakan IVA Test dan Sadanis secara gratis.

Bakti sosial ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya kanker serviks dan kanker payudara. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Sabtu (14/10) dengan peserta 350 kaum hawa ini juga dilaksanakan bersamaan di Kejaksaan Negeri lainnya se wilayah hukum Kejati Nusa Tenggara Timur.

Pelantikan Pejabat Baru di Lingkup Kejati Jawa Tengah

SEMARANG - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, hari ini, Senin (9/10) melantik pejabat baru di lingkungan Kejati Jawa Tengah. Para pejabat yang dilantik terdiri dari Asisten Intelijen (Asintel) , Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun)  serta beberapa Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam sambutannya Kajati mengatakan bahwa alih tugas jabatan merupakan pemenuhan kebutuhan dalam suatu organisasi. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus selalu siap dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan secara profesional dan integritas moral yang tinggi.

Halaman 3 dari 98

Edisi 31

cover26

Edisi 30

Edisi 28

Edisi 29

cover29