Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Monday, Dec 11th

Last update11:38:48 AM GMT

You are here

 

Majalah Prosekutor Online

Jaksa Agung RI dan China, Bahas Trans National Crime

BEIJING - Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo dan Jaksa Agung China Cao Jianming mengadakan pertemuan bilateral di Kantor Kejaksaan Agung China, Beijing,Kamis  (7/12).

Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung RI didampingi Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Dr. Jan S. Maringka, JAM Datun Loeke Larasati,SH, MH, Karo Hukum Darmawel, SH, MH dan Asisten Khusus Jaksa Agung Dr. Asep Mulyana. Sementara Jaksa Agung China didampingi Deputy Prosecutor General of The Supreme People's Procuratorate of P.R. China dan beberapa Director, Deputy Director dan Deputy Division.

“Jaksa Agung China merasa senang dan ini merupakan suatu kehormatan mendapatkan kunjungan Jaksa Agung H.M. Prasetyo yang bukan hanya merupakan sahabat lama saja, tetapi juga merupakan sahabat baik yang sangat akrab, sebagai cerminan begitu akrabnya hubungan Pemerintah China dan Indonesia,” terang Kapuspenkum M.Rum dalam rilisnya.

Kejagung Ringkus DPO Kasus P2SEM

Jakarta – Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buronan yang telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan terpidana dr. Bagoes Soetjipto Soelyodikoesomo S.PjP.

“Terpidana ditangkap pada hari minggu tanggal 26 November 2017, jam 22 40 WM, di D 14 -10 Apartment Nusa Perdana Taman Nusa Perintis 3 Gelang Patah Johro Bahru Malausia," kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S. Marinka, di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/11)

Dijelaskannya, terpidana ini merupakan pelaku Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, dengan plafon anggaran Rp.277.000.000.000.

"DPO ini statusnya sebagai terpidana maupun tersangka dibeberapa wilayah hukum Jawa Timur," ungkapnya.

Jaksa Agung : Kejaksaan Tak Ada Wewenang Lindungi Setnov

JAKARTA ‐‐ Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku tak berhak memberikan perlindungan hukum kepada Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov dan tak akan mencampuri proses hukum kasus korupsi e-KTP yang tengah disidik KPK.

“Memang, Setnov membuat surat buat Jaksa Agung, tapi saya ingin sampaikan bahwa Jaksa Agung dan Kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan pada seseorang yang sedang menjalani proses hukum,” ujar dia, di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/11).

Hal ini menanggapi surat perlindungan yang diajukan Setnov kepada Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.

Mantan politikus Partai Nasdem ini pun meyakini, KPK punya bukti kuat untuk menjerat Setnov.

Cegah Penangkapan Ikan Ilegal, Satgas 115 Gandeng Badiklat Kejaksaan

JAKARTA - Kepala Badan Diklat (Kaban Dikkat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi di dampingi Sekretaris Badiklat, Abdul Kadirun dan sejumlah pejabat eselon III  menerima kunjungan dari Satgas 115 (Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal) di ruang rapat Kaban Diklat, Jakarta, Kamis (23/11).

Kaban Diklat berkesempatan memaparkan fungsi dan sarana Badan Diklat Kejaksaan RI baik yang di Ragunan maupun yang di Adhyaksa Loka Ceger. "Kita sudah standar LAN  (Lembaga Administrasi Negara) dan juga sudah terakreditasi A dari LAN, " ucap Untung.

Kunjungan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ke Badan Diklat Kejaksaan dalam rangka pengajuan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Tindak Pidana Lain Terkait Perikanan.

Kejati Riau Tahan Satu Tersangka Korupsi 'Tugu Antikorupsi

PEKANBARU - Kasus korupsi Tugu Antikorupsi di ruang terbuka hijau (RTH) Pekanbaru memasuki tahap baru setelah satu dari 18 tersangka ditahan pihak Kejati Riau.

Tersangka yang ditahan yaitu dari pihak swasta, Rinaldi Mughni sebagai dari konsultan proyek tersebut. Penahanan dilakukan, Senin (20/11) usai menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. "Usai pemeriksaan di penyidik tersangka RM langsung kita tahan. Sebelum ditahan kita lakukan juga cek kesehatan dan dinyatakan tersangka sehat," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta.

Penahanan ini dilakukan atas pertimbangan subjektif yaitu tersangka dapat mengganggu jalannya penyidikan apabila tidak dilakukan penahanan. Atau juga tersangka bisa menghilangkan barang bukti. "Sesuai KUHAP tersangka dapat dilakukan penahanan selama empat bulan. Karena terhadap tersangka ini diancam pidana antara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 29 KUHAP dia dapat diperpanjang penahanannya sampai empat bulan," kata Sugeng.

Pelantikan Kepala Badan Diklat

JAKARTA - Kepala Badan (Kaban) Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi usai dilantik oleh Jaksa Agung memulai aktifitasnya sebagai Kepala Badan Diklat.

Di hari pertama masuk kerja, Untung langsung menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan para pejabat struktural, jaksa fungsional dan para pegawai di Badan Diklat Kejaksaan RI  Ragunan, Jakarta, Kamis (16/11).

Kaban Diklat dalam pertemuan perdananya itu mengajak semua pegawai Badan Diklat untuk bekerja sama-sama,sebagai tempat kawah candradimuka tentu harus menghasilkan kader-kader adhyaksa yang profesional. "Dan itu harus dimulai dari kita (pegawai Badiklat-red) sebagai pusat kawah candradimuka. Mari kita bekerjasama, insyaallah dengan bekerja bersama yang berat akan terasa ringan."

Halaman 1 dari 98

Edisi 31

cover26

Edisi 30

Edisi 28

Edisi 29

cover29